MAHKAMAH AGUNG BERPERAN AKTIF DALAM SOSIALISASI IMPLEMENTASI SPPT-TI (SISTEM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI)
- Dilihat: 5397
Malang - Humas: Mahkamah Agung RI berperan aktif dalam acara sosialisasi wilayah Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang diselenggarakan oleh Kedeputian III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kegiatan sosialisasi SPPT-TI di Malang (4-6 Maret 2019) ini merupakan rangkaian terakhir dari seluruh rangkaian sosialisasi pada Triwulan I (B-03) di tahun 2019, diawali di Yogjakarta (6-8 Februari 2019), Bandung (13-15 Februari 2019), Makassar (27 Februari – 01 Maret 2019).
Kegiatan Sosialisasi Implementasi SPPT-TI di wilayah Malang (05 Maret 2019)
Kegiatan sosialisasi SPPT-TI ini menindaklanjuti Perpres No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan perluasan wilayah implementasi SPPT-TI tahun 2019-2020. SPPT-TI merupakan salah satu fokus kebijakan Pemerintah, dimana SPPT-TI menjadi salah satu aksi yang diharapkan dapat menjamin adanya ketersediaan, ketepatan, dan keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh dan memproses data dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas.
Selama kegiatan sosialisasi SPPT-TI di 4 (empat) lokasi tersebut, dihadiri para peserta dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang diwakili oleh Panitera, juga peserta dari satuan kerja (satker) pada 3 (tiga) kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Acara sosialisasi ini menghadirkan para narasumber dari Mahkamah Agung (MA), Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen PAS Kemenkumham), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kegiatan Sosialisasi Implementasi SPPT-TI di wilayah Makassar (28 Februari 2019)
Dalam berbagai kesempatan sosialisasi tersebut, dihadapan peserta sosialisasi SPPT-TI, para narasumber dari MA yaitu Ahmad Jauhar, ST., MM., MH. (Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika pada Biro Hukum dan Humas BUA MA RI) dan Dr. A. J. Cakrawala, ST., SH., MT., MH. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA MA RI), menyampaikan dukungan penuh MA terhadap SPPT-TI, dengan memastikan seluruh proses bisnis dalam proses persidangan di peradilan umum dan merumuskan proses bisnis dan jenis data yang dapat diakses bersama-sama antar aparat penegak hukum. Oleh karena data dari MA yang merupakan salah satu sumber informasi dan data yang dipertukarkan, khususnya yang dihasilkan dari proses persidangan di peradilan umum maka dibutuhkan kedisiplinan melakukan input data secara rutin pada aplikasi manajemen perkara peradilan (SIPP). Dengan demikian perlu juga dilakukan penyesuaian aplikasi manajemen perkara agar pertukaran data antar aparat penegak hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. MA juga akan memastikan data yang dipertukarkan adalah data yang benar, akurat dan terbaharui. Jenis dokumen/data yang dipertukarkan pada versi ringkas ini, ada 19 (sembilan belas) data dari masing- masing K/L, termasuk 5 (lima) jenis data yang dipertukarkan oleh MA yaitu Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Petikan Putusan Pengadilan, dan Salinan Putusan Pengadilan.
Perlu digarisbawahi bahwa SPPT-TI lahir, bukan untuk menggantikan sistem yang sudah ada dan berjalan di lingkungan MA seperti SIMARI, SIPP, Direktori Putusan, dan lainnya. Namun, SPPT-TI ini akan mengintegrasikan data- data yang ada di masing- masing K/L terkait, sehingga diperoleh data yang berkualitas, diharapkan pada akhirnya sistem ini dapat menjadi alat untuk melakukan perubahan penegakan hukum melalui peningkatan proses penanganan perkara dimulai dari proses di penyelidikan hingga pelaksanaan eksekusi untuk transparansi dan akuntabilitasnya. Pertukaran data hanya dilakukan pada tingkat pusat. Tekait kebutuhan data di SPPT-TI, telah ada petunjuk dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum), melalui surat no. 55/DJU/HK.00.1/1/2019 tertanggal 15 Januari 2019 tentang Target SPPT-TI tahun 2019-2020, disertai lampiran petunjuk isian wajib pada SIPP yaitu Nomor dakwaan dan amar dakwaan, Nomor pelimpahan perkara dari kejaksaan, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Amar Putusan, dan Softcopy / E-doc Putusan Akhir.
Pada berbagai sambutannya dalam pembukaan acara sosialisasi ini, Plt. Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Brigjen TNI Yoseph Puguh menyampaikan bahwa “Pengembangan Sistem Peradilan Pidana tersebut diarahkan pada terwujudnya keterpaduan antar sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana, sebagai inovasi dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel”.
Sejak tanggal 30 Januari 2019 Kemenko Polhukam bersama K/L terkait telah berhasil meluncurkan Dashboard SPPT-TI, yang selanjutnya dashboard tersebut akan melihat sejauh mana penanganan perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum.
ditambahkan juga “bahwa kegiatan sosialiasi ini merupakan rangkaian dari proses implementasi pengembangan SPPT-TI, yang dimulai sejak penandatangan Nota Kesepahaman atau MoU tentang Pengembangan SPPT-TI tertanggal 28 Januari 2016 antar empat lembaga penegak hukum dan Kementerian/Lembaga yang terkait”.
MoU tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan pembentukan Road Map Pengembangan SPPT TI 2016-2019 dengan salah satu targetnya adalah perluasan wilayah implementasi SPPT-TI di tahun 2019. Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan wilayah baru dari perluasan dari SPPT-TI tersebut yang sebelumnya pada tahun 2018 provinsi yang sudah mendapatkan sosialisasi diantaranya adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.
Pada akhir sambutannya dia menyampaikan harapan dari Kemenko Polhukam selaku instansi yang memiliki fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap K/L terkait, agar para peserta dapat memahami pentingnya Implementasi SPPT-TI di wilayah masing- masing, oleh karena hasil dari sosialisasi ini akan dijadikan contoh dan tolak ukur dalam penyelenggaraan SPPT-TI di daerah yang lain.
Setelah acara sosialisasi, dilakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri yang ada di sekitar wilayah penyelenggaraan sosialisasi. Kunjungan tersebut untuk melakukan monitoring terhadap tingkat kepatuhan pengisian SIPP, dan melakukan assessment lapangan SPPT-TI di lingkungan Pengadilan Negeri, untuk mengukur tingkat pengetahuan responden terhadap aplikasi SIPP.
(Humas / AJ / AJC/ IP)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KMA : PENGEMBANGAN SIPP VERSI 5.5.0 DAN SIAP MA TERINTEGRASI DILAKUKAN OLEH PUTERA-PUTERI TERBAIK BADAN PERADILAN INDONESIA
Jumat, 26 April 2024 19:58 WIB.
Jakarta " Humas : Kita semua bersyukur akhirnya berkat ridha Allah dan ikhtiyar maksimal dari kita semua, permohonan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dapat dilakukan sepenuhnya secara elektronik, terhitung mulai akta pengajuan kasasi/peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024. Hal...
| Selengkapnya |- INILAH PARA PEMENANG LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DAN PADUAN SUARA DALAM RANGKA HARI JADI IKAHI KE-17
Jumat, 26 April 2024 09:10 WIB.
Jakarta-Humas: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-71 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 2024, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia menyelenggarakan Acara Puncak Peringatan HUT IKAHI pada Kamis pagi (25/04) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Perayaan yang dibuka secara resmi oleh...
| Selengkapnya |- DI USIA KE 71 HAKIM INDONESIA SEMAKIN MEMANTAPKAN EKSISTENSI DALAM MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG
Kamis, 25 April 2024 19:05 WIB.
Jakarta-Humas: IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) merayakan puncak hari jadinya yang ke-71 tahun pada Kamis pagi, 08.00 (25/04) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Puncak hari jadi ini diberi tema Hakim Berintegritas, Peradilan Bermatabat. Tema ini dimaksudkan bahwa integritas bagi seorang hakim...
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN LAPANGAN TENIS MAHKAMAH AGUNG
Rabu, 24 April 2024 13:00 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H meresmikan Lapangan Tenis Mahkamah Agung pada Rabu, 24 April 2024 bertempat di lantai 9 gedung Serbaguna Mahkamah Agung. Mengawali sambutannya Ketua MA mengucapkan rasa syukur atas selesainya pembangunan fasilitas...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- KMA : PENGEMBANGAN SIPP VERSI 5.5.0 DAN SIAP MA TERINTEGRASI DILAKUKAN OLEH PUTERA-PUTERI TERBAIK BADAN PERADILAN INDONESIA
-
Berita Badan Peradilan Umum
- BERI SEMANGAT APARATUR PERADILAN, DIRJEN BADILUM KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
Jumat, 26 April 2024
Dorongan dari pimpinan merupakan salah satu motivasi bagi aparatur peradilan dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Untuk mendukung hal tersebut sekaligus memantau kinerja di pengadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H....
| Selengkapnya |- TINGKATKAN KOMPENTENSI APARATUR PERADILAN, DITJEN BADILUM JALIN KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN
Kamis, 25 April 2024
Salah satu upaya meningkatkan kompetensi aparatur di Lingkungan Peradilan Umum adalah dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikan. Guna menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal...
| Selengkapnya |- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT FINALISASI KURIKULUM & MODUL PELATIHAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
Jumat, 19 April 2024
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan rapat finalisasi kurikulum dan modul pelatihan manajemen administrasi. Rapat dipimpin Kepala Posdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung,...
| Selengkapnya |- KELUARGA BESAR DITJEN BADILUM HADIRI HALAL BIHALAL BERSAMA SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 18 April 2024
Berakhirnya libur hari raya Idul Fitri menjadi pertanda untuk kembali beraktivitas dan kembali bekerja. Masih dalam momen dan semangat lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan halal bihalal di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI pada Selasa, 16 April 2024. Pada...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- BERI SEMANGAT APARATUR PERADILAN, DIRJEN BADILUM KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas