MAHKAMAH AGUNG BERPERAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA
- Dilihat: 1120
Jakarta-Humas MA: Mahkamah Agung menyadari bahwa hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, maka Mahkamah Agung mengambil peran dalam mengurai berbagai hambatan dari sisi hukum demi kesejahteraan rakyat. Peran itu antara lain melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana, mendorong proses mediasi, serta penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yang berkeadilan.
Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2019 di hadapan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Undangan lainnya pada Rabu pagi, 26 Februari 2020 di Jakarta Convention Centre.
Lebih lanjut, Hatta Ali menjelaskan mekanisme gugatan sederhana yang diterapkan sejak tahun 2015 menunjukkan tren peningkatan dari sisi pemanfaatannya pada perkara perdata dan ekonomi syari’ah. Pada tahun 2019, jumlah perkara gugatan sederhana mencapai 8.460 perkara atau meningkat 33,65 % dari tahun 2018 yang hanya 6.469 perkara. Untuk merespon tren ini, MA menaikkan nilai gugatan materil dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perma No.4 Tahun 2019 yang mengubah Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia ini, Hatta Ali menjelaskan bahwa mediasi sebagai forum yang ramah bagi para pengusaha, juga terus didorong dalam penyelesaian sengketa-sengketa perdata dan perdata agama. Pada tahun 2019, terdapat 86.827 perkara yang dibawa ke meja mediasi atau meningkat dari tahun 2018 sebanyak 86.814 perkara. Demikian halnya upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui lembaga diversi sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024, mendapatkan perhatian MA karena pada tahun 2019 terdapat 1055 perkara yang diselesaikan melalui diversi dan 264 perkara berhasil mencapai kesepakatan pada proses diversi tersebut.
Program prioritas Nasional lainnya yang berhasil diselesaikan Mahkamah Agung adalah penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang mana pada tahun 2019 jumlah keseluruhan perkara yang diterima sebanyak 72 perkara dan telah diputus sebanyak 68 perkara.
Peranan hukum dalam ekonomi juga terlihat pada kontribusi keuangan Negara melalui PNBP dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang meningkat dari Rp 40,3 Milyar pada tahun 2018 menjadi lebih dari Rp 66 Milyar pada tahun 2019. Demikian halnya penjatuhan pidana denda dan pidana uang pengganti melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang dan perkara-perkara tindak pidana lainnya, dengan jumlah total lebih dari Rp 44 Triliun, yang meningkat dari tahun 2018 dengan total Rp 38,9 Triliun.
Semua perkara yang berperan bagi pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan bagian dari 6.689.756 (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam) perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebagai dharmabhakti lembaga peradilan kepada ibu pertiwi. (Humas/photo:PN)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- LANTIK KEPALA PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING, KMA INGATKAN EKSPETASI PUBLIK TERHADAP PENGADILAN, IBARAT HIDUP DIRUANG KACA YANG TRANSPARAN
Selasa, 23 April 2024 16:22 WIB.
Jakarta-Humas: Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap lembaga peradilan, terlebih di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kita ibarat hidup di suatu ruang kaca yang transparan, di mana semua mata bisa memandang, dan semua orang bisa memberi penilaian terhadap kinerja yang kita...
| Selengkapnya |- SUHARTO TERPILIH MENJADI WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL
Senin, 22 April 2024 16:09 WIB.
Jakarta-Humas: Mengisi kekosongan posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, pasca Dr. Sunarto S.H., M.H., dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 3 April 2023 lalu, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda tunggal Pemilihan Wakil...
| Selengkapnya |- KETUA MUDA TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RAIH GELAR PROFESOR KEHORMATAN
Sabtu, 20 April 2024 17:05 WIB.
Semarang-Humas: Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. H. Yulius, S.H., M.H. meraih gelar Profesor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Diponegoro (Undip) pada Sabtu, 20 April 2024 di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro Semarang. Pemberian gelar ini berdasarkan Surat...
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMINTA 482 CALON HAKIM UNTUK JANGAN COBA-COBA JADI HAKIM
Rabu, 17 April 2024 15:35 WIB.
Bogor-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H. membuka secara resmi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1 Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) gelombang 2 pada Rabu, 17 April 2024 di Kampus Mahkamah Agung, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 482 calon hakim yang...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- LANTIK KEPALA PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING, KMA INGATKAN EKSPETASI PUBLIK TERHADAP PENGADILAN, IBARAT HIDUP DIRUANG KACA YANG TRANSPARAN
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT FINALISASI KURIKULUM & MODUL PELATIHAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
Jumat, 19 April 2024
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan rapat finalisasi kurikulum dan modul pelatihan manajemen administrasi. Rapat dipimpin Kepala Posdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung,...
| Selengkapnya |- KELUARGA BESAR DITJEN BADILUM HADIRI HALAL BIHALAL BERSAMA SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 18 April 2024
Berakhirnya libur hari raya Idul Fitri menjadi pertanda untuk kembali beraktivitas dan kembali bekerja. Masih dalam momen dan semangat lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan halal bihalal di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI pada Selasa, 16 April 2024. Pada...
| Selengkapnya |- SELAMAT IDUL FITRI 1445 H
Selasa, 09 April 2024
| Selengkapnya |- TINJAU KINERJA, DIRJEN BADILUM KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
Kamis, 04 April 2024
Dalam semangat menjaga integritas sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja bagi para pencari keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Rabu, 3 April 2024. Kedatangan beliau...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT FINALISASI KURIKULUM & MODUL PELATIHAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas