KETUA MA: “PEMBERANTASAN KORUPSI BISA DIMULAI DARI KELUARGA”
- Dilihat: 3597
Jakarta – Humas : Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik. Korupsi juga merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Fenomena ini memerlukan pemberantasan yang harus dilakukan secara luar biasa dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., mengatakan bahwa pada tahun 2018 lalu, jumlah perkara tindak pidana korupsi yang masuk pada Tingkat Kasasi sebanyak 662 (enam ratus enam puluh dua) perkara. Dan perkara Peninjauan Kembali terkait perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara pidana khusus dengan jumlah terbanyak yaitu 208 (dua ratus delapan) perkara. Hatta menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memahami parameter keberasilan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan pada tingginya angka penindakan dan berapa banyak pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi bagaimana menekan angka tindak pidana korupsi itu sendiri sampai titik terendah. Hal tersebut disampaikan Hatta Ali yang menjadi keynote speaker pada seminar Nasional dan Call for Papers (Hukum Pidana dan Kriminologi) dengan tema “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Senin, 18/2/2019.
Selanjutnya Hatta Ali mengatakan pada acara yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) ini bahwa pemerintah bersama masyarakat harus mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Pendekatan sistem yang berkesinambungan inilah menurut Hatta, yang harus dikedepankan untuk mengefektifkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Upaya yang berkesinambungan tersebut harus dilakukan setidaknya pada unsur unsur sistem hukum yaitu struktur, subtansi hukum dan budaya hukum.” ujar Hatta Ali dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari akademisi, penegak hukum dan pengiat anti korupsi dari seluruh Indonesia.
Indonesia sambung Hatta Ali, sudah melewati hampir satu generasi untuk mewujudkan budaya hukum anti korupsi. Generasi yang lahir pasca reformasi seharusnya menjadi generasi yang berbudaya anti korupsi. “Tentunya hal ini adalah tugas berat yang tidak hanya menjadi beban pemerintah dan penegak hukum, tetapi semua stakeholders yang bahkan harus dimulai dari keluarga sebagai lembaga sosial terkecil tempat ditanamkan nilai nilai sedini mungkin.” Kata Hatta Ali.
Dr. Yenti Gunarsih, SH., MH., Ketua MAHUPIKI sebagai penyelenggara acara mengatakan dalam sambutannya bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya cukup dilakukan dengan pendekatan hukum pidana semata karena korupsi adalah sebuah kejahatan, maka pendekatan kriminologi pun menjadi penting dalam memberantas kejahatan.
KapolRI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Wakil Ketua KPK , Wakil Rektor UI, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Dekan UI dan yang lainnya turut hadir sebagai pembicara pada rangkaian acara yang berlangsung hingga Selasa 19 Februari 2019. (Humas / RS / photo pepy)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN LAPANGAN TENIS MAHKAMAH AGUNG
Rabu, 24 April 2024 13:00 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H meresmikan Lapangan Tenis Mahkamah Agung pada Rabu, 24 April 2024 bertempat di lantai 9 gedung Serbaguna Mahkamah Agung. Mengawali sambutannya Ketua MA mengucapkan rasa syukur atas selesainya pembangunan fasilitas...
| Selengkapnya |- LANTIK KEPALA PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING, KMA INGATKAN EKSPETASI PUBLIK TERHADAP PENGADILAN, IBARAT HIDUP DIRUANG KACA YANG TRANSPARAN
Selasa, 23 April 2024 16:22 WIB.
Jakarta-Humas: Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap lembaga peradilan, terlebih di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kita ibarat hidup di suatu ruang kaca yang transparan, di mana semua mata bisa memandang, dan semua orang bisa memberi penilaian terhadap kinerja yang kita...
| Selengkapnya |- SUHARTO TERPILIH MENJADI WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL
Senin, 22 April 2024 16:09 WIB.
Jakarta-Humas: Mengisi kekosongan posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, pasca Dr. Sunarto S.H., M.H., dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 3 April 2023 lalu, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda tunggal Pemilihan Wakil...
| Selengkapnya |- KETUA MUDA TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RAIH GELAR PROFESOR KEHORMATAN
Sabtu, 20 April 2024 17:05 WIB.
Semarang-Humas: Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. H. Yulius, S.H., M.H. meraih gelar Profesor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Diponegoro (Undip) pada Sabtu, 20 April 2024 di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro Semarang. Pemberian gelar ini berdasarkan Surat...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN LAPANGAN TENIS MAHKAMAH AGUNG
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT FINALISASI KURIKULUM & MODUL PELATIHAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
Jumat, 19 April 2024
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan rapat finalisasi kurikulum dan modul pelatihan manajemen administrasi. Rapat dipimpin Kepala Posdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung,...
| Selengkapnya |- KELUARGA BESAR DITJEN BADILUM HADIRI HALAL BIHALAL BERSAMA SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 18 April 2024
Berakhirnya libur hari raya Idul Fitri menjadi pertanda untuk kembali beraktivitas dan kembali bekerja. Masih dalam momen dan semangat lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan halal bihalal di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI pada Selasa, 16 April 2024. Pada...
| Selengkapnya |- SELAMAT IDUL FITRI 1445 H
Selasa, 09 April 2024
| Selengkapnya |- TINJAU KINERJA, DIRJEN BADILUM KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
Kamis, 04 April 2024
Dalam semangat menjaga integritas sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja bagi para pencari keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Rabu, 3 April 2024. Kedatangan beliau...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT FINALISASI KURIKULUM & MODUL PELATIHAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas