KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN PROVINSI JAWA BARAT
- Dilihat: 4199
BANDUNG– HUMAS. Senin, 17 Desember 2018 Rapat Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 dilaksanakan di Kantor POLDA Jawa Barat dengan Ketua Rombongan Erma Suryani Manik, SH dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Agama sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan (11) sebelas anggota Komisi III diantaranya:
- Risa Mariska, SH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. M. Nurdin, MM dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. M. Erwin TPL Tobing dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. H. Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar
- Dr. Saiful Bahri Ruray, SH ., M.Si dari Fraksi Partai Golkar
- H. Bahrudin Nasori, SSI., MM dari Fraksi Partai PKB
- H. TB. Soenmandjaja dari Fraksi Partai PKS
- H. M. Amir Uskara, M. Kes dari Fraksi Partai PPP
- H. M. Ali Umri, SH ., M.Kn dari Fraksi Partai Nasdem
- Samsudin Siregar, SH dari Fraksi Partai Hanura
- Ir. H. Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat
- H. Ateria Dahlan, ST., SH., MH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
Setelah rapat kerja dibuka oleh ketua tim komisi III DPR, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin, SH., MH yang menjelaskan tentang penghargaan yang diterima PT Bandung dan pengadilan tingkat pertama sewilayah Jawa Barat diantaranya:
- PT Bandung memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.
- PT Bandung dan PN sewilayah Jawa Barat mendapat akreditasi Penjaminan Mutu Sebanyak 22 satker.
- Penghargaan untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Ditjen Badilum seperti PN Bekasi, PN Cibinong, PN Depok dan PN Kuningan.
- PT Bandung mendapat penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN RB.
Selain penghargaan yang diperoleh, KPT Jawa Barat menjelaskan kendala yang dihadapi seperti belum memadainya kantor yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane yaitu PN Cikarang dan PN Banjar. PN Cikarang hanya mempunyai tempat sidang lama dengan gudang dibelakangnya sedangkan jumlah perkara pidana 130, perdata 34 dan 8 perkara anak sampai saat ini. Kantor PN Banjar merupakan rumah yang dikontrak oleh Pemda dan listrik yang di curi.
Menanggapi paparan KPT Jawa Barat, ketua Rombongan Erma meminta Polres Ciamis untuk menjamin keamanan kantor PN Banjar dan Polda Metro Jaya untuk para penegak hukum PN Cikarang.
Selanjutnya paparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Drs. H. Bahrussam Yunus, SH ., MH yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi yaitu mayoritas tidak adanya rumah dinas hakim untuk pengadilan tingkat banding dan pertama wilayah Jawa Barat.
Menanggapi paparan dari KPTA Jawa Barat, ketua rombongan Erma menyarankan agar PTA berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun rumah dinas bagi para hakim dengan menyesuaikan spesifikasi bangunan rumah dinas pada pengadilan tingkat banding sampai tingkat pertama.
Paparan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Chk Budi Purnomo, SH., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran untuk perawatan gedung seperti ketika musim hujan kantor Dilmil II-09 banjir setinggi lutut dan atap yang bocor sehingga berdampak pada penyimpanan arsip dan sudah 4 tahun tidak ada anggaran untuk membayar tim ahli untuk menyelasaikan perkara dan ahli pembaca jejak teroris.
Paparan dari KPTUN Bandung, Dr. H. Hari Sugiharto, SH ., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi diantaranya tidak layaknya rumah dinas hakim TUN, kurangnya personel SDM dan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran tugas.
Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 13.00 WIB dengan foto bersama mitra kerja komisi III DPR RI. (humas / YH / RV)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- RESMIKAN INOVASI PT DKI JAKARTA, KETUA MA AJAK APARATUR PERADILAN KERJA IKHLAS
Kamis, 28 Maret 2024 17:05 WIB.
Jakarta-Humas: Untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan di wilayah DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana di PT Jakarta....
| Selengkapnya |- SAMBUT IDUL FITRI 1445 H, DHARMAYUKTI KARINI MAHKAMAH AGUNG BAGI SEMBAKO MURAH
Selasa, 26 Maret 2024 13:34 WIB.
Jakarta " Humas : Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi: Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits tersebut menggambarkan bahwa betapa besarnya keutamaan dari sedekah yang kita keluarkan, terlebih jika itu dilakukan pada...
| Selengkapnya |- INILAH 10 PEMENANG LOMBA KARYA TULIS ILMIAH BERBASIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Kamis, 21 Maret 2024 22:05 WIB.
Jakarta-Humas: Dalam rangka memastikan konsistensi putusan hakim dalam perkara komersial, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Hukum Berbasis Putusan Mahkamah Agung (lokaliMA). Lomba yang terbuka untuk umum ini bertema Mempromosikan Daya Saing Nasional dan...
| Selengkapnya |- KETUA MA LANTIK DIRJEN BADILAG DAN DIRJEN BADIMILTUN BARU
Senin, 18 Maret 2024 14:54 WIB.
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Drs. Muchlis, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- RESMIKAN INOVASI PT DKI JAKARTA, KETUA MA AJAK APARATUR PERADILAN KERJA IKHLAS
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI PERESMIAN INOVASI DAN APLIKASI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 28 Maret 2024
Demi terus meningkatkan kualitas pelayanan pada pencari keadilan, terutama di wilayah Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di bawah pimpinan Ketua PT DKI Jakarta, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. meluncurkan berbagai aplikasi dan inovasi. Pada hari Kamis, 28 Maret 2024, Ketua Mahkamah Agung...
| Selengkapnya |- HARI KEDUA BIMTEK KEADILAN RESTORATIF, PESERTA PELAJARI KEADILAN RESTORATIF MULAI PENYIDIKAN HINGGA PROSES MEDIASI
Kamis, 28 Maret 2024
Sebagaimana pada sesi di hari pertama, keadilan restoratif merupakan proses yang berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak dan tidak hanya berlangsung di pengadilan saja, tetapi juga diimplementasikan bahkan sejak sebelum persidangan. Oleh karena itu, pada hari kedua Bimbingan Teknis Penanganan...
| Selengkapnya |- MERIAHKAN BULAN SUCI RAMADHAN, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM SERAHKAN PAKET SEMBAKO
Rabu, 27 Maret 2024
Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mahkamah Agung RI melalui Dharmayukti Karini MARI mengadakan Pemberian Paket Sembako Murah kepada kalangan yang memerlukan. Pada lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, bingkisan ini...
| Selengkapnya |- PELAJARI IMPLEMENTASI SANKSI ALTERNATIF, DIRJEN BADILUM HADIRI DISKUSI DENGAN DITJEN PEMASYARAKATAN
Rabu, 27 Maret 2024
Sanksi alternatif (alternative sanction) merupakan opsi sanksi atau hukuman lain yang diberikan pada pemidanaan. Sanksi alternatif diberikan sebagai alternatif terhadap pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan. Beberapa sanksi alternatif di antaranya pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI PERESMIAN INOVASI DAN APLIKASI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas