KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN PROVINSI JAWA BARAT
- Dilihat: 4230
BANDUNG– HUMAS. Senin, 17 Desember 2018 Rapat Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 dilaksanakan di Kantor POLDA Jawa Barat dengan Ketua Rombongan Erma Suryani Manik, SH dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Agama sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan (11) sebelas anggota Komisi III diantaranya:
- Risa Mariska, SH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. M. Nurdin, MM dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. M. Erwin TPL Tobing dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. H. Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar
- Dr. Saiful Bahri Ruray, SH ., M.Si dari Fraksi Partai Golkar
- H. Bahrudin Nasori, SSI., MM dari Fraksi Partai PKB
- H. TB. Soenmandjaja dari Fraksi Partai PKS
- H. M. Amir Uskara, M. Kes dari Fraksi Partai PPP
- H. M. Ali Umri, SH ., M.Kn dari Fraksi Partai Nasdem
- Samsudin Siregar, SH dari Fraksi Partai Hanura
- Ir. H. Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat
- H. Ateria Dahlan, ST., SH., MH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
Setelah rapat kerja dibuka oleh ketua tim komisi III DPR, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin, SH., MH yang menjelaskan tentang penghargaan yang diterima PT Bandung dan pengadilan tingkat pertama sewilayah Jawa Barat diantaranya:
- PT Bandung memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.
- PT Bandung dan PN sewilayah Jawa Barat mendapat akreditasi Penjaminan Mutu Sebanyak 22 satker.
- Penghargaan untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Ditjen Badilum seperti PN Bekasi, PN Cibinong, PN Depok dan PN Kuningan.
- PT Bandung mendapat penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN RB.
Selain penghargaan yang diperoleh, KPT Jawa Barat menjelaskan kendala yang dihadapi seperti belum memadainya kantor yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane yaitu PN Cikarang dan PN Banjar. PN Cikarang hanya mempunyai tempat sidang lama dengan gudang dibelakangnya sedangkan jumlah perkara pidana 130, perdata 34 dan 8 perkara anak sampai saat ini. Kantor PN Banjar merupakan rumah yang dikontrak oleh Pemda dan listrik yang di curi.
Menanggapi paparan KPT Jawa Barat, ketua Rombongan Erma meminta Polres Ciamis untuk menjamin keamanan kantor PN Banjar dan Polda Metro Jaya untuk para penegak hukum PN Cikarang.
Selanjutnya paparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Drs. H. Bahrussam Yunus, SH ., MH yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi yaitu mayoritas tidak adanya rumah dinas hakim untuk pengadilan tingkat banding dan pertama wilayah Jawa Barat.
Menanggapi paparan dari KPTA Jawa Barat, ketua rombongan Erma menyarankan agar PTA berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun rumah dinas bagi para hakim dengan menyesuaikan spesifikasi bangunan rumah dinas pada pengadilan tingkat banding sampai tingkat pertama.
Paparan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Chk Budi Purnomo, SH., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran untuk perawatan gedung seperti ketika musim hujan kantor Dilmil II-09 banjir setinggi lutut dan atap yang bocor sehingga berdampak pada penyimpanan arsip dan sudah 4 tahun tidak ada anggaran untuk membayar tim ahli untuk menyelasaikan perkara dan ahli pembaca jejak teroris.
Paparan dari KPTUN Bandung, Dr. H. Hari Sugiharto, SH ., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi diantaranya tidak layaknya rumah dinas hakim TUN, kurangnya personel SDM dan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran tugas.
Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 13.00 WIB dengan foto bersama mitra kerja komisi III DPR RI. (humas / YH / RV)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- LANTIK KEPALA PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING, KMA INGATKAN EKSPETASI PUBLIK TERHADAP PENGADILAN, IBARAT HIDUP DIRUANG KACA YANG TRANSPARAN
Selasa, 23 April 2024 16:22 WIB.
Jakarta-Humas: Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap lembaga peradilan, terlebih di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kita ibarat hidup di suatu ruang kaca yang transparan, di mana semua mata bisa memandang, dan semua orang bisa memberi penilaian terhadap kinerja yang kita...
| Selengkapnya |- SUHARTO TERPILIH MENJADI WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL
Senin, 22 April 2024 16:09 WIB.
Jakarta-Humas: Mengisi kekosongan posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, pasca Dr. Sunarto S.H., M.H., dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 3 April 2023 lalu, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda tunggal Pemilihan Wakil...
| Selengkapnya |- KETUA MUDA TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RAIH GELAR PROFESOR KEHORMATAN
Sabtu, 20 April 2024 17:05 WIB.
Semarang-Humas: Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. H. Yulius, S.H., M.H. meraih gelar Profesor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Diponegoro (Undip) pada Sabtu, 20 April 2024 di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro Semarang. Pemberian gelar ini berdasarkan Surat...
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMINTA 482 CALON HAKIM UNTUK JANGAN COBA-COBA JADI HAKIM
Rabu, 17 April 2024 15:35 WIB.
Bogor-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H. membuka secara resmi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1 Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) gelombang 2 pada Rabu, 17 April 2024 di Kampus Mahkamah Agung, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 482 calon hakim yang...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- LANTIK KEPALA PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING, KMA INGATKAN EKSPETASI PUBLIK TERHADAP PENGADILAN, IBARAT HIDUP DIRUANG KACA YANG TRANSPARAN
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT FINALISASI KURIKULUM & MODUL PELATIHAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
Jumat, 19 April 2024
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan rapat finalisasi kurikulum dan modul pelatihan manajemen administrasi. Rapat dipimpin Kepala Posdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung,...
| Selengkapnya |- KELUARGA BESAR DITJEN BADILUM HADIRI HALAL BIHALAL BERSAMA SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 18 April 2024
Berakhirnya libur hari raya Idul Fitri menjadi pertanda untuk kembali beraktivitas dan kembali bekerja. Masih dalam momen dan semangat lebaran, Sekretariat Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan halal bihalal di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI pada Selasa, 16 April 2024. Pada...
| Selengkapnya |- SELAMAT IDUL FITRI 1445 H
Selasa, 09 April 2024
| Selengkapnya |- TINJAU KINERJA, DIRJEN BADILUM KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
Kamis, 04 April 2024
Dalam semangat menjaga integritas sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja bagi para pencari keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Rabu, 3 April 2024. Kedatangan beliau...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT FINALISASI KURIKULUM & MODUL PELATIHAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas