LAYANAN PUBLIK
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
The Electronic Justice System
Elektronik Berkas Pidana Terpadu
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
Elektronik Surat Keterangan
Sistem Informasi Pengawasan
BERITA
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL MENERIMA KUNJUNGAN AKADEMISI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- Dilihat: 3207
Jakarta – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.H Sunarto,S.H.,M.H, didampingi Hakim Agung kamar perdata Syamsul Ma’arif, SH.,LL.M.,Ph.D menerima kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya Malang, pada hari Jumat, 12 Oktober 2018. Para dosen Fakultas Hukum yang berjumlah 8 (Delapan) orang tersebut antara lain Eny Harjati S.H.,M.H., Dr.Lucky Endrawati,S.H.,M.H.,Dr. Nurini Aprilianda,S.H.,M.Hum, Mufatikhatul Farikhah,S.H.,M.H., Faizin Sulitstio S.H.,LL.M., Ardi Ferdian,S.H.,M.Kn, Ladito Risang,S.H.,M.H dan Solehuddin,S.H.,M.H. diterima Sunarto dengan didampingi Hakim Agung Syamsul Ma'arif,S.H.,LL.M.,Ph.D di ruang rapat pleno I.
Dalam suasana akrab dan hangat, pengajar-pengajar tersebut berdiskusi dan berdialog tentang pola pengawasan hakim, kinerja memutus perkara, sistem pembaharuan lembaga dan juga sinergitas Mahkamah Agung dengan lembaga lain seperti KPK, KY dan Perguruan Tinggi.
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menegaskan bahwa Mahkamah Agung selalu membuka diri bagi institusi lain untuk bersama-sama menjaga marwah badan peradilan. "Tetapi ingat, bukan untuk mengintervensi pokok perkara maupun mempengaruhi proses persidangan dan hukum acara suatu proses peradilan" Tegas Mantan Ketua Kamar Pengawasan.
Ketika salah seorang dosen bertanya tentang pola pengawasan dan rentannya mental pegawai pengadilan, Hakim Agung Syamsul Ma'arif memaparkan bahwa program mutakhir Mahkamah Agung adalah dengan melahirkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018. "Perma 3 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik ini juga untuk meminimalisir kontak langsung antara pihak berperkara dengan aparatur pengadilan" Ujar Syamsul Ma'arif.
Sebelum pertemuan ditutup, Syamsul Ma'arif berharap pihak universitas juga dapat berperan aktif untuk mewujudkan badan peradilan yang agung misalnya dengan cara membuat kajian dan penelitian tentang independensi badan peradilan melalui "one roof system"-nya dan juga tentang konsistensi putusan hakim untuk setiap perkara yang disidangkan. (humas/RS/fotopepy)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- RESMIKAN INOVASI PT DKI JAKARTA, KETUA MA AJAK APARATUR PERADILAN KERJA IKHLAS
Kamis, 28 Maret 2024 17:05 WIB.
Jakarta-Humas: Untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan di wilayah DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana di PT Jakarta....
| Selengkapnya |- SAMBUT IDUL FITRI 1445 H, DHARMAYUKTI KARINI MAHKAMAH AGUNG BAGI SEMBAKO MURAH
Selasa, 26 Maret 2024 13:34 WIB.
Jakarta " Humas : Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi: Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits tersebut menggambarkan bahwa betapa besarnya keutamaan dari sedekah yang kita keluarkan, terlebih jika itu dilakukan pada...
| Selengkapnya |- INILAH 10 PEMENANG LOMBA KARYA TULIS ILMIAH BERBASIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Kamis, 21 Maret 2024 22:05 WIB.
Jakarta-Humas: Dalam rangka memastikan konsistensi putusan hakim dalam perkara komersial, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Hukum Berbasis Putusan Mahkamah Agung (lokaliMA). Lomba yang terbuka untuk umum ini bertema Mempromosikan Daya Saing Nasional dan...
| Selengkapnya |- KETUA MA LANTIK DIRJEN BADILAG DAN DIRJEN BADIMILTUN BARU
Senin, 18 Maret 2024 14:54 WIB.
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Drs. Muchlis, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- RESMIKAN INOVASI PT DKI JAKARTA, KETUA MA AJAK APARATUR PERADILAN KERJA IKHLAS
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI PERESMIAN INOVASI DAN APLIKASI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 28 Maret 2024
Demi terus meningkatkan kualitas pelayanan pada pencari keadilan, terutama di wilayah Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di bawah pimpinan Ketua PT DKI Jakarta, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. meluncurkan berbagai aplikasi dan inovasi. Pada hari Kamis, 28 Maret 2024, Ketua Mahkamah Agung...
| Selengkapnya |- HARI KEDUA BIMTEK KEADILAN RESTORATIF, PESERTA PELAJARI KEADILAN RESTORATIF MULAI PENYIDIKAN HINGGA PROSES MEDIASI
Kamis, 28 Maret 2024
Sebagaimana pada sesi di hari pertama, keadilan restoratif merupakan proses yang berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak dan tidak hanya berlangsung di pengadilan saja, tetapi juga diimplementasikan bahkan sejak sebelum persidangan. Oleh karena itu, pada hari kedua Bimbingan Teknis Penanganan...
| Selengkapnya |- MERIAHKAN BULAN SUCI RAMADHAN, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM SERAHKAN PAKET SEMBAKO
Rabu, 27 Maret 2024
Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mahkamah Agung RI melalui Dharmayukti Karini MARI mengadakan Pemberian Paket Sembako Murah kepada kalangan yang memerlukan. Pada lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, bingkisan ini...
| Selengkapnya |- PELAJARI IMPLEMENTASI SANKSI ALTERNATIF, DIRJEN BADILUM HADIRI DISKUSI DENGAN DITJEN PEMASYARAKATAN
Rabu, 27 Maret 2024
Sanksi alternatif (alternative sanction) merupakan opsi sanksi atau hukuman lain yang diberikan pada pemidanaan. Sanksi alternatif diberikan sebagai alternatif terhadap pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan. Beberapa sanksi alternatif di antaranya pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI PERESMIAN INOVASI DAN APLIKASI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas